TRIBUNNEWS.COM - Pakar digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar mengungkap beberapa pertanyaan yang ia hadapi saat memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (7/7/2025) terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Satu di antara beberapa pertanyaan yang dihadapi oleh Rismon adalah apakah pihaknya memiliki wewenang untuk mengecek keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

Rismon juga mengungkap harapannya terhadap Jokowi dan pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait polemik ijazah ini.

Awalnya, Rismon menyebut bahwa laporan yang dilayangkan Jokowi dan Peradi Bersatu berbeda, tetapi konstruksi pertanyaan yang ia dapat mirip.

"Inti dari atau konstruksi pertanyaan itu mirip-mirip ya. Apakah kami berwenang atau memiliki otoritas untuk meneliti ijazah dan skripsi Joko Widodo," kata Rismon kepada awak media.

"Dari mana kami dapatkan sumber yang kami kaji, yang kami foto lembar pengesahan skripsi pada saat pada pertemuan 15 April 2025 di UGM," lanjutnya.

"Terus apakah kami mengenal TPUA itu semua," tambahnya.

Lalu, Rismon juga menjelaskan bahwa pihaknya tidak berafiliasi dengan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).

"Ya, sebenarnya semua orang sudah tahu ya, bahwa kami tidak berafiliasi, tidak berkorelasi dengan TPUA. Hanya pada tanggal 15 April, kami dipanggil sebagai ahli gitu loh," tegasnya.

Harapan untuk UGM dan Jokowi

Kemudian, Rismon mengungkap harapannya agar UGM bisa terbuka dalam menyelesaikan polemik ijazah Jokowi yang selama ini dicurigai tidak asli.

Baca juga: Pakai Kursi Roda, Eggi Sudjana Diperiksa Polda Metro Jaya Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi

"Pak Roy Suryo, saya, dan Bu Tifa menjadi salah satu yang ingin bersilaturahmi dengan UGM karena kami juga tiga orang adalah alumni UGM," ujar Rismon.

"Jadi, sangat relevan bagi kami untuk meminta UGM melalui rektor maupun wakil rektor untuk membuka seluruh proses akademik dari Joko Widodo di UGM, gitu," tandasnya.

Ia juga meminta agar Jokowi dan UGM bisa hadir di gelar perkara khusus terkait tudingan ijazah palsu yang akan dilaksanakan di Bareskrim Polri pada Rabu (9/7/2025).

"Kami ingin juga kalau bisa ya UGM dan Pak Jokowi hadir dalam gelar perkara khusus tersebut di Bareskrim," kata Rismon.